KPK Layangkan Surat Panggilan Kedua untuk Lukas Enembe

Trending 1 week ago 7
ARTICLE AD BOX

KPK berharap Gubernur Papua Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi. Instastori Indonesia/Adhi Wicaksono

Jakarta, Instastori Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) formal melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Dalam surat panggilan kedua ini, Enembe akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

"Panggilan pertama sebagai saksi tanggal 12 September yang lalu. Panggilan kedua sebagai tersangka, benar sudah dikirimkan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan tertulis, Kamis (22/9).

Ali berharap Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut. Menurut Ali, pemeriksaan merupakan ruang bagi tersangka untuk menjelaskan secara utuh kasus yang disangkakan.

Apalagi, lanjut dia, bantahan atau penyampaian narasi di ruang publik tak bermakna sama sekali sebagai instrumen bukti.

"Jika hadir, kami pastikan hak-hak tersangka kami perhatikan sesuai koridor hukum. Asas prasangka tak bersalah juga kami junjung tinggi," ucap Ali.

Aloysius Renwarin, penasihat hukum Enembe, menyatakan kemungkinan besar kliennya tak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut lantaran kondisi kesehatan yang menurun.

Aloysius menyebut Enembe rencananya bakal diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (26/9) mendatang.

"(Pemeriksaan) hari Senin di Jakarta di Gedung Merah Putih KPK. Iya nanti kita lihat apakah dia dapat datang atau tetap sakit. Tapi, beliau tetap keadaan sakit kemungkinan tak akan hadir. Yang jelas beliau tetap sakit," ujar Aloysius saat dihubungi, Rabu (21/9).

Lembaga antirasuah tiba saat ini belum dapat memeriksa Enembe dikarenakan mendapat perlawanan dari simpatisan orang nomor satu di Papua tersebut.

Kemarin, Selasa (20/9), polisi menangkap setidaknya 14 orang terkait aktivitas demonstrasi membela Lukas Enembe yang digelar oleh elemen Koalisi Rakyat Papua (KRP) di Kota Jayapura, Papua.

Belasan orang itu ditangkap karena kedapatan membawa senjata api, senjata tajam, hingga instrumen perang tradisional dalam berdemonstrasi.

Adapun KPK mengumumkan telah menjerat Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Meski tak menyampaikan secara detail perihal kasusnya, KPK menyinggung penyalahgunaan biaya otonomi spesifik (otsus).

Enembe telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Langkah itu dilakukan guna kelancaran proses penyidikan.