Kemenkes Tunggu Arahan WHO soal Nasib Vaksin jika Pandemi Berakhir

Trending 1 week ago 6
ARTICLE AD BOX

Kemenkes belum dapat memastikan nasib program vaksinasi Covid-19 di Indonesia apabila status pandemi dicabut oleh WHO. Warga mengantre untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 saat Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (31/7/2022). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jakarta, Instastori Indonesia --

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum dapat memastikan nasib program vaksinasi Covid-19 di Indonesia apabila status pandemi virus corona dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut pihaknya akan menunggu arahan kebijakan dan panduan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 dari WHO.

"Ini nanti kita lihat juga rekomendasi WHO dan dunia ya, apakah nanti vaksinasi Covid-19 perlu diberikan rutin atau hanya opsional," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/9).

Nadia juga mengatakan pemerintah belum dapat secara tegas mengatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir --seperti yang baru-baru ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia menyebut pencabutan status tersebut merupakan kewenangan WHO.

Indonesia menurutnya juga tak perlu buru-buru dan tetap harus berhati-hati lantaran perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia tetap berpotensi mengalami kenaikan kasus, terutama apabila ada temuan mutasi Covid-19 baru.

"Kita tetap memantau perkembangannya ya, termasuk juga bagaimana kebijakan WHO pandemi itu kesepakatan global. Jadi nanti kita lihat perkembangan kebijakan negara lain, niscaya akan menjadi benchmark kita juga," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono pada akhir Agustus 2022 mengatakan Kemenkes membuka kesempatan pembiayaan vaksin Covid-19 dosis lanjutan atau booster tambahan akan dibebankan kepada masyarakat, sementara bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan ditargetkan untuk diberikan secara gratis.

Dante menambahkan, booster yang dimaksud merupakan booster yang tak masuk program wajib pemerintah. Artinya, booster berbayar berpeluang diadakan apabila terdapat ketentuan booster boleh lebih dari 1-2 kali.

Adapun per 2023 pemerintah sudah tak menggelontorkan biaya untuk pembelian vaksin Covid-19. Alokasi biaya Penanganan Covid-9 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sepenuhnya berakhir di 2022.