Kemendikbud Akui 1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak

Trending 1 week ago 8
ARTICLE AD BOX

Sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak karena mereka tetap mengantre untuk mendapatkan sertifikasi. Ribuan guru honorer berunjuk rasa mendesak pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, Instastori Indonesia --

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka tetap menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).

"Masih ada sekeliling 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka tetap antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito dalam seminar nasional pendidikan, Kamis (22/9).

Angka itu nyaris mencakup separuh dari total jumlah guru yang tercatat di situs formal Kemendikbud, adalah 3,3 juta orang.

Oleh karena itu, kesejahteraan guru menjadi salah satu dari tiga pokok urgensi yang mau dipecahkan oleh RUU Sisdiknas.

"RUU Sisdiknas dirancang untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu dan memperbaiki kesejahteraan guru," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya sudah mendeteksi kesenjangan itu sejak lama.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, gap antara hasil belajar siswa dari keluarga kelas menengah atas dengan keluarga kelas menengah bawah terpaut sekeliling dua tahun pembelajaran.

"Dua orang anak boleh jadi berusia sama dan menempuh tahun pembelajaran yang sama tetapi hasil belajar mereka kalau dari status sosial ekonomi yang berbeda itu biasa terpaut tiba dengan dua tahun bahkan lebih," ujarnya.

Selain itu, kesenjangan antar daerah juga sangat besar. Nino mengatakan di pulau Jawa terdapat cukup banyak daerah yang tertinggal kalau dibandingkan dengan pusat-pusat kota di Jawa.

"Apalagi kita berbicara kesenjangan antarpulau. Ada Jawa dan luar Jawa antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur," tuturnya

Selain itu, menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi pembahasan yang serius dalam RUU Sisdiknas. Kemendikbud mengklaim telah sukses memberikan akses kepada mayoritas anak usia wajib belajar dari SD hingga SMA.

"Sayangnya kita tak banyak mengalami kemajuan dalam hal memastikan bahwa setelah anak-anak berada di sekolah mereka betul-betul punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan berkembang daya nalar, kreativitas dan karakter," kata Nino.

"Salah satu asal dari itu ialah kultur yang birokratis yang mendominasi satuan pendidikan dan sistem pendidikan kita secara umum," imbuhnya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru dapat menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.

"Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan dapat langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem dikutip dari siaran kanal YouTube Kemendikbud RI, Senin (12/9).

Nadiem melanjutkan selama ini ketentuan tunjangan terpisah, sehingga tunjangan profesi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen malah malah membikin hanya segelintir guru dengan syarat tertentu yang dapat tunjangan kesejahteraan.

Ia menyebutkan setidaknya 1,3 juta guru dijamin mendapatkan TPG berdasarkan UU tersebut. Sementara sekeliling 1,6 juta yang lain belum dapat menerima TPG lantaran terhalang aturan sertifikasi yang diwajibkan UU Guru dan Dosen tahun 2005 itu.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempertanyakan keseriusan Kemendikbudristek dalam memberikan tunjangan profesi guru. Mereka menilai penghapusan pasal terkait tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas malah menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga pendidik.

PGRI mendesak pemberian tunjangan profesi guru diatur secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas, bukan malah dihapuskan.

(lna/pmg)

[Gambas:Video CNN]