Beban Berat Intai Warga Miskin Jika LPG Dikonversi ke Kompor Listrik

Trending 1 week ago 6
ARTICLE AD BOX

Pengamat menyebut konversi LPG ke kompor listrik dapat memberikan beban ke rakyat miskin kalau tak ada kejelasan tarif karena daya yang dibutuhkan 2.200 VA. Pengamat daya menyebut konversi LPG ke kompor listrik dapat memberikan beban ke rakyat miskin kalau tak ada kejelasan tarif karena daya yang dibtuhkan 2.200 VA. (iStockphoto).

Jakarta, Instastori Indonesia --

Pemerintah  berencana melakukan konversi gas LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik. Untuk tahap awal dilakukan di tiga kota merupakan Denpasar, Solo dan satu kota di Sumatera.

Dalam uji coba ini, pemerintah menyasar sebanyak 300 ribu masyarakat miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp540 miliar.

Masyarakat yang terpilih bakal mendapatkan paket kompor listrik yang terdiri dari satu kompor dua tungku, satu masak, dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya spesifik untuk kompor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan konversi ke kompor listrik ini bakal mengurangi biaya impor LPG 3 kg di Tanah Air. Nilai penghematan impornya bahkan dapat mencapai Rp10,21 triliun per tahun jika, pengguna kompor listrik meningkat mencapai 15,3 juta rumah tangga.

"Kita dapat irit biaya impor LPG dengan program konversi LPG mulai 2028 Rp10,2 triliun per tahun," kata pria yang akrab disapa Darmo ini saat raker dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Penghematan, kata Darmo, tak hanya terjadi pada anggaran negara, tapi juga kantong masyarakat. Berdasarkan hitungan PLN, biaya masak dapat turun 10-15 persen per bulan dengan kompor listrik.

Harga keekonomian LPG ialah Rp19.980 per kg dan yang dibayarkan oleh masyarakat setelah disubsidi sebesar Rp5.250 per kg. Namun, harganya dapat berubah karena bergantung dengan harga minyak mentah bumi yang fluktuasi.

Sedangkan, harga keekonomian listrik sebesar Rp11.792 per 1 Kg ekuivalen kwh dan yang dibayarkan masyarakat setelah disubsidi sebesar Rp4.530 per 1 Kg ekuivalen kwh.

"Dibandingkan Rp5.250 akan lebih murah Rp4.530 per kg per kwh (bayarnya). Ini masyarakat akan lebih irit sekeliling 10-15 persen daripada (menggunakan) LPG," jelas Darmo.

Sayangnya, Pengamat Energi Mamit Setiawan merasa pemerintah terlalu sigap menyimpulkan negara bakal untung dengan kebijakan ini. Sebab, proses uji coba saja baru mau dilakukan.

Dengan kata lain, hitungan keuntungan yang disebut PLN tidak berdasarkan data di lapangan.

"Kita harus lihat dulu bagaimana faedah dari (pelaksanaan uji coba) konversi ini. Apakah nanti setelah dihitung penggunaan kompor induksi ini memang akan jauh lebih menguntungkan kalau dibandingkan penggunaan LPG 3 kg atau sebaliknya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Namun, ia tak menampik, kalau konversi ini bakal mengurangi nilai impor LPG. Sebab, tiba saat ini LPG yang ada di dalam negeri, sekeliling 75-80 persen berasal dari impor.

Karenanya, dia minta pemerintah jangan terlalu sigap menyimpulkan keuntungan yang bakal diperoleh. Pasalnya, belum ada regulasi jelas yang mengatur mengenai kebijakan kompor listrik.

Ia mengatakan betul kalau paket kompor dan penambahan daya diberikan secara gratis. Namun setelahnya, nasib masyarakat miskin harus dipertimbangkan.

Terutama dalam membayar tagihan listrik.

"Yang paling utama dan paling krusial bagi masyarakat ialah terkait dengan tarif, ketika mereka nanti dikonversikan menjadi kompor induksi, bagaimana dengan tarif listrik yang akan mereka bayarkan," jelasnya.

Seperti diketahui, masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS ialah pelanggan listrik 450 VA dan sebagian 900 VA. Sudah tentu, kompor listrik yang dayanya 1.000 watt tak akan bisa dengan daya tersebut.

Mamit mengatakan minimal daya pengguna kompor listrik harus 2.200 VA agar tetap dapat menggunakan instrumen elektronik lain saat memasak. Tapi, daya 2.200 VA tak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Meskipun pemerintah mengklaim masyarakat tetap dapat menggunakan daya lama untuk listrik sehari-hari, dan kompor listrik diberikan MCB baru, tetap saja tak ada kejelasan tarifnya apakah ikut juga disubsidi atau tidak.

"Jika memang tarifnya tak terlalu memberatkan masyarakat dan lebih meringankan masyarakat kenapa tak kan? Tapi ini niscaya jadi beban bagi negara, karena akan ada beban subsidi ataupun beban kompensasi jauh lebih tinggi ketika, misalnya, kompor induksi ini tarifnya tetap disubsidi," jelasnya.

"Saya kira dapat benar-benar dihitunglah ya dan benar-benar dipastikan juga. Jangan tiba sama-sama memberatkan, bagus memberatkan masyarakat maupun memberatkan pemerintah," imbuhnya.

Faktor lain yang dinilai Mamit harus menjadi perhatian ialah hambatan dari pasokan listrik. Pemerintah harus dapat memastikan daerah yang disasar betul-betul yang mempunyai pasokan listrik cukup dan terjamin.

"Jangan tiba listriknya mati. Bayangkan saja, mereka lagi masak, tiba-tiba listriknya mati. Sedangkan mereka tak punya kompor LPG lagi. Masa mereka harus masak menggunakan kayu? Jadi benar-benar harus diperhatikan," kata dia.